Enam cara pemerintah dapat membantu UKM untuk “Go International”
Bisnis kecil adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, tetapi sebagian besar bisnis kecil di sini hanya berfokus pada pasar domestik. Untuk membantu mereka menemukan pelanggan dan meraih sukses di luar negeri, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu:
- Lingkungan regulasi
Regulasi yang membatasi aliran data lintas negara dapat menghambat kemampuan UKM untuk mengoperasikan situs web, memproses pembayaran digital, dan menjangkau pengguna di negara lain. Negara harus memastikan akses yang luas dan merata ke layanan internet serta kebebasan pergerakan data. Untuk melindungi bisnis yang sekarang mungkin memposting konten dan menerima komentar dan ulasan dari pihak ketiga, negara harus merangkul kerangka kerja hak cipta yang seimbang dan berbagai langkah untuk melindungi keterbukaan internet.
- Keterampilan digital
UKM tidak selalu ahli dalam menggunakan internet. Sektor swasta dan pemerintah dapat berperan penting dalam memastikan bahwa UKM memiliki keterampilan yang dibutuhkan agar dapat menggunakan internet untuk mengekspor produknya. Pemahaman mengenai logistik ekspor juga penting.
- Akses dan keterjangkauan
UKM membutuhkan akses broadband berkecepatan tinggi dan berbiaya rendah untuk membuat serta menjalankan bisnis berbasis web yang baik. Tak kalah pentingnya, pelanggan mereka juga harus memiliki fasilitas yang sama. Meskipun tingkat penetrasi internet broadband di beberapa negara Asia-Pasifik tergolong rendah, kawasan ini adalah rumah bagi lebih dari setengah pelanggan internet broadband di dunia, dan merupakan basis pelanggan potensial yang sangat besar. Semakin banyak orang memiliki akses internet, semakin banyak manfaat yang dapat dirasakan semua orang. Ini juga berarti bahwa platform online harus beroperasi di banyak negara dan dalam berbagai bahasa.
- Memfasilitasi Perdagangan dan Liberalisasi Layanan
Dalam berbagai perjanjian perdagangan baru, negara harus berupaya mendorong hasil yang dapat mengurangi hambatan ekspor dan mencakup komitmen terhadap akses pasar dan prinsip perlakuan nasional bagi penyedia layanan e-commerce. Negara juga harus bekerja keras untuk melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah ada. Prinsip privasi data lintas negara yang jelas dan fleksibel juga dapat membantu UKM untuk melakukan ekspor sekaligus melindungi konsumennya.
- Transparansi dan Kepercayaan
Negara harus menerapkan regulasi yang meningkatkan kepercayaan bisnis dan konsumen terhadap e-commerce. Itu berarti pemerintah harus bersikap transparan terkait regulasi-regulasi baru dan alat edukasi online untuk memastikan bahwa bisnis memiliki informasi yang dibutuhkan untuk mengakses pasar baru.
- Meningkatkan konektivitas perdagangan digital
Pemerintah harus menyusun strategi proaktif untuk memperluas ruang dan konektivitas internasional bagi perusahaan untuk ikut terlibat dalam perdagangan digital lintas negara. Salah satu caranya adalah melalui perjanjian perdagangan digital yang akan membantu mengurangi friksi dan fragmentasi perdagangan digital, serta memberikan kepastian kepada bisnis untuk berkembang dan berinvestasi. Cara lainnya adalah dengan aktif membangun mekanisme untuk memungkinkan UKM mentransfer data lintas negara. Beberapa contohnya seperti sistem APEC Cross-Border Privacy Rules (CBPR) dan ASEAN Model Contractual Clauses for Cross Border Data Flows yang baru-baru ini diadopsi. Dengan menggunakan kerangka kerja tersebut untuk mengurangi friksi perdagangan digital dan meningkatkan konektivitas digital, UKM akan memiliki peluang lebih besar untuk memasuki pasar baru dan meningkatkan skala bisnisnya secara global.
