Sebuah rancangan peraturan berpotensi mengancam masa depan media di Indonesia

Oleh Michaela Brownin g, VP, Government Affairs and Public Policy, Google APAC

(Please scroll down for English)

Sama seperti banyak pemerintah di dunia, kami pun percaya akan pentingnya industri jurnalisme yang sehat dan berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung ekosistem berita yang berkelanjutan, independen, dan beragam.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Pemerintah Indonesia, kami khawatir bahwa, jika disahkan tanpa perubahan, rancangan terbaru Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas yang tengah diusulkan saat ini tidak dapat dilaksanakan. Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik karena memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan.

Misi Google adalah membuat informasi mudah diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Jika disahkan dalam versi sekarang, peraturan berita yang baru ini dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan kami untuk menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produk kami di Indonesia. Akibatnya, segala upaya yang telah dan ingin kami lakukan untuk mendukung industri berita di Indonesia selama ini dapat menjadi sia-sia. Kami akan terpaksa harus mengevaluasi keberlangsungan berbagai program yang sudah berjalan serta bagaimana kami mengoperasikan produk berita di negara ini.

Sejak rancangan Perpres tersebut pertama kali diusulkan pada tahun 2021, Google dan YouTube telah bekerja sama dengan pemerintah, regulator, badan industri, dan asosiasi pers untuk memberikan masukan seputar aspek teknis pemberlakuan peraturan tersebut dan untuk menyempurnakannya agar sesuai dengan kepentingan penerbit berita, platform, dan masyarakat umum. Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berdiskusi dengan pemerintah, terutama selama proses harmonisasi. Akan tetapi, rancangan yang diajukan masih akan berdampak negatif pada ekosistem berita digital yang lebih luas.

Kami percaya bahwa penting bagi pengguna, kreator, dan rekan penerbit berita kami untuk harus memahami bahwa jika disahkan dalam versinya yang sekarang, Perpres Jurnalisme Berkualitas akan berdampak sebagai berikut bagi masyarakat Indonesia:

• Membatasi berita yang tersedia online: Peraturan ini hanya menguntungkan sejumlah kecil penerbit berita dan membatasi kemampuan kami untuk menampilkan beragam informasi dari ribuan penerbit berita lainnya di seluruh nusantara, termasuk merugikan ratusan penerbit berita kecil di bawah naungan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Masyarakat Indonesia yang ingin tahu berbagai sudut pandang pun akan dirugikan, karena mereka akan menemukan informasi yang mungkin kurang netral dan kurang relevan di internet.
• Mengancam eksistensi media dan kreator berita, padahal mereka adalah sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia. Tujuan awal peraturan ini adalah membangun industri berita yang sehat, tetapi versinya yang terakhir diusulkan malah mungkin berdampak buruk bagi banyak penerbit dan kreator berita yang sedang bertransformasi dan berinovasi. Kekuasaan baru yang diberikan kepada sebuah lembaga non-pemerintah, yang dibentuk oleh dan terdiri dari perwakilan Dewan Pers, hanya akan menguntungkan sejumlah penerbit berita tradisional saja dengan membatasi konten yang dapat ditampilkan di platform kami.

Google dan YouTube telah lama mendukung pertumbuhan ekosistem berita digital di Indonesia dan kami ingin terus melanjutkannya. Kami pun tidak menampilkan iklan atau memperoleh uang di Google News. Bahkan, pada tahun 2022, Google mengirim lebih dari satu miliar kunjungan situs bagi media di Indonesia per bulannya – tanpa mengenakan biaya – dan membantu mereka mendapatkan penghasilan melalui iklan dan langganan baru. 

Selama bertahun-tahun kami telah banyak berinvestasi untuk mendukung penerbit berita, melalui berbagai program, kemitraan, dan produk untuk memberdayakan penerbit berita agar dapat membangun masa depan yang berkelanjutan. Sejak tahun 2019, kami telah membuat komitmen pendanaan dengan nilai yang signifikan untuk melatih hampir 1.000 penerbit berita di Indonesia melalui Local News Foundry dan Digital Growth Program. Kami telah memberikan pelatihan keterampilan digital kepada lebih dari 36.900 jurnalis dan mahasiswa jurnalisme dari 568 media dan 175 universitas dari seluruh penjuru negeri sejak 2018. Kami juga telah mendanai dan bermitra dengan CekFakta untuk membantu mereka membentuk jaringan dengan 59 media untuk melawan misinformasi dan membangun literasi digital.

Di YouTube, kami sudah berbagi hasil dari pendapatan iklan dengan penerbit berita yang memenuhi syarat – dan mereka pun menerima bagian yang signifikan dari pendapatan yang dihasilkan oleh konten yang mereka buat dan upload. Kami bangga dapat mendukung jurnalisme berkualitas dari banyak kreator lokal yang berfokus, misalnya, untuk menyajikan sudut pandang dan berita dari daerah Indonesia yang relatif terpencil yang biasanya tidak terliput oleh media tradisional. 

Kami tidak percaya bahwa rancangan Perpres di atas akan memberikan kerangka kerja yang ajek untuk industri berita yang tangguh dan ekosistem kreator yang subur di Indonesia. Dengan elemen-elemen yang tepat, kami yakin akan ada lebih banyak hal yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan dan mendukung jurnalisme berkualitas, termasuk – tetapi tidak terbatas pada – dengan meluncurkan program pemberian lisensi konten kami, News Showcase, melalui kemitraan dengan beberapa publikasi lokal, regional, dan nasional yang paling ternama di Indonesia.

Walaupun merasa kecewa dengan arah rancangan Perpres yang diusulkan saat ini, kami masih berharap agar dapat mencapai solusi yang baik dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait. Kami ingin terus mencari pendekatan terbaik untuk membangun ekosistem berita yang seimbang di Indonesia – yaitu, yang dapat menghasilkan berita berkualitas bagi semua orang sekaligus mendukung kelangsungan hidup seluruh penerbit berita, kecil maupun besar.

Impending news regulation could jeopardize the future of news media in Indonesia

By Michaela Browning, VP, Government Affairs and Public Policy, Google APAC

We share the belief of many policymakers that a vibrant journalism industry is important and are committed to doing our part to support a sustainable, independent and diverse news ecosystem.

As we have communicated to the Government, we are concerned that the latest draft of a News regulation in Indonesia, if implemented without change, would be unworkable. Instead of promoting quality journalism, it could restrict public access to diverse sources of news by giving powers to a single, non-government body to decide what content is allowed to appear online and which publishers are allowed to earn revenue from advertising. 

Google’s mission is to make information universally accessible and useful. If signed in its current form, the news regulation in Indonesia could directly impact our ability to provide Indonesians who use our products with relevant, authoritative, diverse sources of information online. This could also undo the work we have done and the work we hope to do to support the news industry in Indonesia. We would have to reassess the viability of continuing with our programs and how our news products operate in Indonesia.

Since the draft regulation was first proposed in 2021, Google and YouTube have engaged with the government, regulators, industry bodies and press associations to advise on the regulation’s technical workability and to sharpen it  in a way that works for publishers, platforms and the public. We appreciate the opportunities we have had to engage with the government, including during the harmonization process. But the proposed regulation as drafted would still negatively impact the broader digital news ecosystem.

We believe it’s important that our users, creators and publishing partners are aware that if the proposal passes as is, the News Regulation will impact Indonesians by:

• Limiting news available online: The regulation may favor a limited set of news publishers and impose restrictions on our ability to surface diverse information from the remaining thousands of publishers across Indonesia, including hundreds of small publishers grouped under the Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). This would impact Indonesians seeking to find a plurality of opinions online, and could ultimately mean they will find less impartial, and less relevant information.
• Putting many of the media and news creators in jeopardy, despite them being a key source for Indonesians to stay informed. While this regulation was initially proposed with the stated goal of supporting a healthy news industry, the current draft would be detrimental to a vast number of publishers and creators who are transforming and innovating. New powers granted to a single, non-government body, formed by and including representatives of Dewan Pers, will only benefit a select number of traditional publishers by limiting which content can be shown on our platforms.

Google and YouTube have long supported the growth of Indonesia’s digital news ecosystem and we want to continue to do so. Indeed, we do not show ads or make any money on Google News. In fact, in 2022, Google sent more than one billion visits to Indonesian news organizations per month - at no charge - helping them make money with ads and new subscriptions. 

For years we have invested in efforts to support news publishers, empowering them to build a sustainable future for their business through our programs, partnerships and products. Since 2019, we have made significant funding commitments to train nearly 1,000 Indonesian news publishers through our Local News Foundry and Digital Growth Programs. We have provided digital skills training to more than 36,900 journalists and journalism students in 568 newsrooms and 175 universities across Indonesia since 2018. We have also partnered with and funded CekFakta to help them establish a network of 59 newsrooms fighting misinformation and promoting digital literacy.

On YouTube, we already share ad revenues with eligible news publishers - and they retain a significant share of earnings from the content they produce and upload. We are proud to support quality journalism by many local Creators who often focus, for example, on sharing views and news from more remote parts of Indonesia that traditional newsrooms don’t always cover. 

We do not believe that the current draft regulation would deliver on the government's objective to create a framework for a robust news industry and thriving creator ecosystem in Indonesia. With the right building blocks, we believe that there is more we can do to increase and support quality journalism, including - but not limited to - launching our content licensing program, News Showcase, in partnership with some of Indonesia’s most respected local, regional and national publications. 

While we are disappointed with the current direction of the proposed regulation, we still hope to reach a workable solution, and we remain committed to engaging with all relevant stakeholders. We want to continue to explore approaches that support a balanced news ecosystem in Indonesia - one that delivers quality news for everyone and allows all news publishers, large and small, to thrive.